Akhir-akhir ini, sejumlah negara mengeluarkan imbauan agar warganya menyiapkan persediaan darurat untuk beberapa hari. Berdasarkan dokumen resmi dari Uni Eropa, Jerman, Jepang, Kanada, dan Amerika Serikat, imbauan ini bukan merupakan tanda “prediksi kiamat” atau kejadian tertentu yang akan segera terjadi. Pemerintahnya menyadari bahwa saat bencana atau krisis besar terjadi, bantuan negara bisa saja terlambat tiba, bahkan di negara dengan infrastruktur dan anggaran yang jauh lebih kuat daripada Indonesia.
Apa yang sebenarnya terjadi?
Pada Maret 2025, Komisi Eropa menerbitkan EU Preparedness Union Strategy dan mendorong warga Uni Eropa menyiapkan kebutuhan esensial untuk minimal 72 jam. Dalam jawaban resmi kepada Parlemen Eropa, Komisi menjelaskan bahwa rekomendasi itu berakar pada pedoman kesiapsiagaan dan praktik internasional. Warga perlu mandiri dalam jangka pendek ketika layanan publik atau rantai pasok terganggu selagi otoritas bekerja memulihkan layanan dan menjangkau korban.
Jerman melangkah lebih jauh. Badan Perlindungan Sipil dan Penanggulangan Bencana Federal Jerman (BBK) menyarankan setiap rumah tangga memiliki persediaan makanan dan minuman selama 10 hari, termasuk sekitar 14 liter cairan per orang per pekan, kotak P3K, obat rutin, alat kebersihan, senter, baterai, serta radio bertenaga baterai atau kerek tangan.
Jepang, yang sangat rentan gempa dan tsunami, mengimbau rumah tangga menyimpan makanan dan air untuk minimal tiga hari, idealnya satu minggu. Badan Penanggulangan Bencana Nasional Jepang yang baru dibentuk juga meminta warga mengamankan perabot, menyiapkan tas darurat di dekat pintu, serta mengetahui lokasi tempat evakuasi.
Kanada menetapkan target kemandirian rumah tangga selama tujuh hari, sedangkan Amerika Serikat melalui Ready.gov menyebut warga mungkin harus bertahan sendiri “selama beberapa hari” dan merekomendasikan kit darurat berisi air, makanan tahan lama, obat, uang tunai, senter, radio, alat P3K, dan perlengkapan sanitasi.
Pola yang muncul cukup jelas, negara-negara ini tidak sedang mengatakan “minggu depan akan ada bencana besar.” Mereka sedang mengubah cara berpikir dari menunggu bantuan menjadi mengurangi beban sistem darurat di 72 jam pertama. Komisi Eropa menyebut pendekatan ini sebagai whole-of-society approach: ketahanan tidak hanya tugas militer, polisi, atau badan bencana, tetapi juga rumah tangga, komunitas, dan sektor swasta. Warga dianggap sebagai “aktor ketahanannya sendiri”.
Alasannya sederhana dan mungkin sangat relevan bagi Indonesia. Dalam 72 jam pertama, jalan bisa terputus, listrik dan komunikasi bisa mati, air bersih bisa tercemar, rumah sakit bisa kelebihan kapasitas, dan tim penyelamat mungkin belum mampu menjangkau semua titik. Persediaan pribadi memberi waktu bagi individu untuk tetap bertahan selagi negara dan komunitas bekerja hingga menjangkau seluruh penyintas.
Rekomendasi ini dipicu oleh gabungan dari berbagai risiko. Uni Eropa secara eksplisit menyebut ketegangan geopolitik, kemungkinan agresi bersenjata terhadap negara anggota, bencana alam, dan serangan siber sebagai latar belakang strategi kesiapsiagaannya.
Jerman menekankan potensi gangguan pasokan, keadaan darurat, dan krisis. Jepang menekankan terkait potensi bencana alam. Kanada dan AS memasukkan banjir, badai, kebakaran, pemadaman listrik, hingga keadaan darurat Kesehatan sebagai potensi disrupsi. Artinya, stok darurat adalah instrumen yang fleksibel untuk berbagai skenario. Gempa, banjir, kebakaran lahan, krisis logistik, konflik, maupun serangan siber yang melumpuhkan layanan digital adalah skenario yang dapat sewaktu-waktu terjadi.
Mengapa Indonesia perlu membaca sinyal ini?
Bagi Indonesia, pesan ini bahkan lebih mendesak. Kita menghadapi Multi-bahaya (multihazard) mulai dari gempa bumi, tsunami, banjir bandang, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, asap lintas batas, kekeringan, serta kerentanan wilayah terpencil seperti NTT, Papua, dan pedalaman Kalimantan.
BNPB sendiri telah menerbitkan Panduan Keluarga Siaga Bencana yang mendorong keluarga menyusun rencana sederhana: mengenali risiko di sekitar rumah, menentukan jalur evakuasi utama dan cadangan, menetapkan titik kumpul, mencatat kontak penting, membagi peran, menyiapkan tas siaga, dan berlatih secara berkala. BNPB juga menyarankan tas siaga berisi dokumen dalam plastik kedap air, air untuk sekitar tiga hari, makanan tahan lama, obat pribadi, senter, radio, masker N95, pelindung mata, dan uang tunai.
Negara yang tertatih menghadapi bencana
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengakui adanya kekurangan dalam respons darurat, meskipun menyebut medan sulit dan keterbatasan teknis sebagai hambatan. Pada banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir 2025, BNPB mencatat 1.090 orang meninggal, 186 orang hilang, dan sekitar 510.528 orang mengungsi per 20 Desember 2025.
Laporan Kompas mencatat pengakuan pemerintah bahwa penanganan bencana Sumatera belum optimal. Ketidakoptimalan ini terlihat dari proses evakuasi lambat, bantuan logistik tidak merata, sebagian jaringan listrik masih padam, serta kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, dan sanitasi belum terpenuhi memadai. Koordinasi antar-pemerintah juga dinilai lemah, termasuk keengganan menyatakan bencana tersebut sebagai bencana nasional.
Kasus gempa NTT memperlihatkan persoalan serupa. Amnesty International Indonesia menyebut rangkaian banjir Sumatera, kebakaran hutan dan lahan di Sumatera, Kalimantan, dan Papua, serta gempa NTT sebagai bukti krisis kapasitas negara dalam mitigasi bencana multiwilayah. Sementara itu, pemerintah menolak membuka bantuan luar negeri untuk NTT dengan alasan masih mengandalkan kapasitas nasional, di tengah laporan tentang kesulitan logistik dan keterbatasan layanan dasar di titik pengungsian.
Kebakaran hutan dan lahan gambut di Sumatera, Kalimantan, dan Papua menambah lapisan ancaman yang sering diremehkan. Asapnya berdampak pada lingkungan hingga mengganggu pernapasan, menutup sekolah dan bandara, membebani layanan kesehatan, serta mengurangi mobilitas warga yang justru di saat paling membutuhkan akses ke fasilitas darurat.
Dalam konteks ini, kesiapsiagaan rumah tangga harus mencakup lebih dari makanan dan air. Masker N95, obat pernapasan bagi yang memiliki asma atau penyakit paru, air bersih tambahan, sumber informasi cadangan, serta rencana menjaga anak, lansia, dan penyandang disabilitas menjadi kebutuhan nyata.
Yang perlu dilakukan warga
Kita tidak perlu menunggu negara berubah lebih dulu untuk mulai melindungi keluarga sendiri. Justru karena kapasitas dan kecepatan respons pemerintah secara nyata belum dapat diandalkan, kesiapsiagaan komunitas menjadi bentuk perlindungan yang paling realistis.
- Susun rencana keluarga selama 30 menit: tentukan risiko utama di tempat tinggal (apakah berupa banjir, longsor, gempa, kebakaran lahan, asap, atau kombinasinya), lalu sepakati jalur evakuasi, titik kumpul, dan kontak darurat.
- Siapkan tas siaga minimal untuk 72 jam: air minum, makanan tahan lama, obat pribadi, dokumen penting dalam plastik kedap air, senter, power bank, radio bertenaga baterai, peluit, P3K, masker N95, pakaian, dan uang tunai.
- Tambah persediaan rumah bertahap: jangan memborong. Setiap kali belanja, tambahkan sedikit air, makanan kering, baterai, atau kebutuhan bayi dan lansia. Selalu cek dan perbarui secara rutin sebelum kedaluwarsa.
- Rancang skenario jika listrik dan komunikasi mati: simpan nomor penting secara tertulis, sepakati cara bertemu bila sinyal hilang, dan miliki radio atau sumber informasi non-internet.
- Perkuat tetangga, bukan hanya rumah sendiri: buat daftar warga rentan (lansia, ibu hamil, penyandang disabilitas, anak kecil, dan penderita penyakit kronis) lalu sepakati siapa membantu siapa dalam lingkup tetangga atau RT.
- Kenali bahaya lokal dan ikuti peringatan resmi: untuk wilayah pesisir perlu pahami jalur evakuasi tsunami, untuk wilayah dataran dan hulu aliran sungai perlu pahami risiko banjir dan longsor, untuk wilayah rawan karhutla wajib siapkan perlindungan pernapasan.
- Dorong transparansi, bukan hanya donasi: dukung tuntutan agar pemerintah memperkuat sistem peringatan dini, anggaran mitigasi, logistik daerah, data korban, dan mekanisme bantuan yang tidak tergantung pada kesediaan politik pusat.
Menuju tekanan publik
Menyiapkan stok darurat bukan berarti menyerah pada pemerintah yang lambat. Sebaliknya, itu adalah tindakan rasional ketika pengalaman Sumatera, NTT, dan kebakaran lahan menunjukkan bahwa bantuan bisa datang terlambat, tidak merata, atau bahkan diperdebatkan secara politis.
Kesiapsiagaan warga harus disertai tekanan publik agar negara menjalankan tugasnya. Negara harus membangun dan memperkuat sistem peringatan dini, memperbaiki tata kelola lahan dan gambut, menegakkan tata ruang, memperkuat BPBD daerah, serta menjamin logistik dan layanan dasar saat krisis. Masyarakat yang siaga adalah jaring pengaman, negara yang siaga adalah kewajiban konstitusional. Keduanya harus berjalan bersama.
