“Berapa Skala Richter?”

Setiap kali gempa mengguncang Indonesia, hampir pasti pertanyaan pertama yang muncul di grup keluarga, media sosial, atau ruang tunggu kantor adalah: “Berapa skala Richter?” Pertanyaan ini memang wajar. Angka magnitudo terasa sederhana, meyakinkan, dan mudah dibandingkan antargempa.

Sayangnya, istilah “skala Richter” sering dipakai seolah-olah ia adalah satu-satunya cara mengukur gempa. Padahal, dalam seismologi modern, skala Richter hanyalah salah satu jenis magnitudo yang lahir dari konteks tertentu dan memiliki batas penerapan yang jelas. Untuk gempa besar Indonesia entah yang bersumber dari sesar aktif backthrust atau megathrust akibat subduksi, mungkin magnitudo momen atau Mw jauh lebih tepat.

Lebih penting lagi, bagi masyarakat awam, angka magnitudo bukanlah satu-satunya informasi yang paling menentukan keselamatan. Yang lebih dekat dengan apa yang kita rasakan adalah intensitas gempa, seberapa kuat guncangan dirasakan di lokasi kita, seberapa besar kerusakan yang mungkin terjadi, dan apa yang harus segera dilakukan.

Dari Kebiasaan Publik: “Berapa Richter?”

Kebiasaan bertanya “berapa Richter?” tidak muncul begitu saja. Media sering menyampaikan gempa dalam satu angka, dan masyarakat pun terbiasa menganggap angka itu sebagai “ukuran resmi” dari kekuatan gempa. Dalam katalog gempa bumi, BMKG mendefinisikan magnitudo sebagai ukuran kekuatan gempa yang dihitung dari energi yang dilepaskan di sumbernya.

Ada kesenjangan antara bahasa sehari-hari dan bahasa seismologi. Ketika BMKG melaporkan “M 7,7”, angka tersebut tidak selalu berarti “7,7 skala Richter” dalam pengertian klasik. Bisa saja itu magnitudo momen (Mw), magnitudo lokal (ML), atau jenis magnitudo lain yang dipilih sesuai data seismik dan tujuan analisis.

Masalahnya, satu angka sering dianggap mampu menceritakan seluruh risiko. Padahal, gempa M 5,8 yang dangkal di bawah kota bisa jauh lebih merusak daripada gempa M 7,1 yang terjadi jauh di lepas pantai pada kedalaman besar. Karena itu, hanya berpegang pada magnitudo dapat membuat kita salah menilai bahaya yang benar-benar dihadapi.

Apa Itu Skala Richter, Sebenarnya?

Skala Richter, atau yang dalam istilah seismologi disebut magnitudo lokal (ML), dikembangkan Charles Richter pada 1935 untuk gempa lokal di California. Ia menghitung amplitudo maksimum getaran pada seismograf tertentu, lalu menyesuaikannya dengan jarak antara stasiun pencatat dan pusat gempa.

Artinya, ML bukan alat ukur yang berlaku sama di semua tempat dan untuk semua gempa. USGS menjelaskan bahwa skala Richter awalnya dirancang untuk gempa lokal, kemudian seiring berkembangnya jaringan seismik global muncul skala lain seperti magnitudo gelombang badan (mb) dan magnitudo gelombang permukaan (Ms).

Jadi, menyebut “skala Richter” untuk semua gempa ibarat memakai penggaris yang dirancang untuk mengukur satu jenis objek, lalu memaksakannya untuk mengukur segala hal. Ia berguna dalam konteks asalnya, tetapi tidak cukup untuk memahami gempa besar di zona subduksi Indonesia.

Mengapa Richter Hanya Cocok untuk Rentang Tertentu?

Keterbatasan utama skala Richter adalah saturasi. Ketika gempa semakin besar, amplitudo gelombang yang diukur pada frekuensi tertentu tidak lagi tumbuh sebanding dengan ukuran sesar dan energi yang dilepaskan. Akibatnya, dua gempa yang secara fisik sangat berbeda bisa menghasilkan angka magnitudo yang hampir sama.

Kanamori dalam studi klasiknya tentang pelepasan energi gempa besar menjelaskan bahwa skala magnitudo konvensional mengalami saturasi ketika dimensi ruptur melebihi panjang gelombang seismik yang dipakai untuk pengukuran. Kondisi ini membuat estimasi energi gempa besar menjadi tidak akurat.

USGS juga mencatat bahwa magnitudo gelombang badan (mb) cenderung jenuh pada sekitar M6,5 atau lebih besar, sementara magnitudo gelombang permukaan (Ms) cenderung jenuh pada sekitar M8,3 atau lebih besar. Artinya, semakin besar gempa, semakin besar pula risiko angka magnitudo “macet” dan tidak lagi mewakili kekuatan sesungguhnya.

Bagi Indonesia, persoalan ini sangat relevan. Banyak gempa besar terjadi di zona subduksi, seperti Megathrust di sisi barat Pulau Sumatera dan di selatan Pulau Jawa, serta zona tumbukan di Sulawesi, Maluku, dan Papua. Gempa-gempa tersebut sering melibatkan sesar dengan rupture sangat panjang dan proses pelepasan energi yang berlangsung lama, sesuatu yang tidak cukup diwakili oleh rekaman seismograph dengan panjang rekaman pendek.

Magnitudo Mana yang Lebih Cocok untuk Indonesia?

Untuk gempa besar, jawabannya adalah magnitudo momen (Mw). Berbeda dengan skala Richter, Mw dihitung dari momen seismik, yaitu besaran fisik yang berkaitan dengan luas sesar yang bergeser, besar perpindahan sesar, dan kekakuan batuan. USGS menyebut Mw sebagai estimasi ukuran gempa yang paling andal, terutama untuk gempa sangat besar.

Kanamori mengembangkan Mw justru untuk mengatasi saturasi skala magnitudo lama. Ia menunjukkan bahwa Mw tidak mengalami saturasi dan lebih tepat digunakan untuk gempa besar karena dihitung dari momen seismik, bukan sekadar amplitudo gelombang pada periode tertentu.

Bagi Indonesia, artinya sederhana: untuk gempa kecil dan dekat, ML masih berguna karena cepat dihitung dan relevan untuk informasi awal. Namun untuk gempa M7 ke atas (apalagi gempa laut dangkal di zona subduksi) Mw adalah ukuran yang lebih tepat untuk menilai potensi tsunami.

BMKG sendiri menggunakan berbagai jenis magnitudo dalam sistem peringatan dini. Panduan InaTEWS menjelaskan bahwa sistem memperhitungkan magnitudo lokal (ML), magnitudo gelombang badan (mb), dan magnitudo momen berbasis gelombang broadband, dengan prioritas yang disesuaikan besaran gempa dan ketersediaan data stasiun.

Mengapa Akurasi Magnitudo Penting untuk Peringatan Dini Tsunami?

Dalam konteks Indonesia, akurasi magnitudo menentukan seberapa cepat sistem peringatan dini dapat memutuskan apakah gempa berpotensi menghasilkan tsunami, wilayah mana yang perlu diperingatkan, dan seberapa besar ancaman yang harus diantisipasi.

InaTEWS BMKG mengintegrasikan data seismik, tide gauge, dan buoy untuk mendeteksi potensi tsunami, menganalisis ancaman, lalu menyebarkan peringatan kepada masyarakat pesisir. BMKG menyebut bahwa informasi gempa dan peringatan tsunami diterbitkan sekitar tiga menit setelah gempa (Peringatan Dini Tsunami 1, PDT-1), kemudian secara sekuensial diperbarui ke PDT-2 setelah memperoleh magnitudo yang lebih akurat dan pemutakhiran zona bahaya, PDT-3.x yang bisa saja diupdate berkali-kali seiring dengan data konfirmasi dari pengamatan muka air laut, hingga dikeluarkan pesan pengakhiran peringatan dini (PDT-4) “all clear” bila ancaman berakhir.

Magnitudo bukan satu-satunya penentu. BMKG menekankan bahwa kombinasi magnitudo besar, kedalaman dangkal, mekanisme sesar, dan episenter di laut merupakan faktor penting dalam menilai potensi tsunami.

Panduan UNESCO/IOC dan Pacific Tsunami Warning Center juga menunjukkan bahwa ambang peringatan tsunami sangat bergantung pada magnitudo, kedalaman, dan jarak episenter dari pantai. Untuk gempa bawah laut dangkal berkekuatan 7,1-7,5, misalnya, potensi tsunami lokal dapat memicu peringatan evakuasi pantai terdampak; sementara gempa 7,9 ke atas dengan kedalaman kurang dari 100 km berpotensi menimbulkan tsunami skala cekungan.

Pelajaran Tōhoku 2011

Kasus Tōhoku 2011 adalah pengingat yang sangat kuat. Japan Meteorological Agency (JMA) awalnya menetapkan magnitudo 7,9 untuk menerbitkan peringatan tsunami pertama, kemudian memperbaruinya menjadi 8,4, lalu menetapkan Mw 8,8 melalui analisis CMT, dan akhirnya merevisi magnitudo menjadi Mw 9,0.

JMA menjelaskan bahwa estimasi awal M7,9 memang dapat dihitung dalam beberapa menit, tetapi memiliki kelemahan saturasi untuk gempa yang jauh lebih besar dari M8. Dengan kata lain, keterbatasan metode magnitudo awal dapat membuat sistem peringatan menilai gempa terlalu kecil justru pada fase paling kritis.

Pelajaran bagi Indonesia jelas: peringatan dini tsunami tidak boleh bergantung pada satu angka awal. Sistem harus memperbarui estimasi magnitudo, memeriksa mekanisme sumber, kedalaman, lokasi episenter, lalu mengonfirmasi ancaman dengan data laut seperti tide gauge dan buoy.

Mengapa Masyarakat Tidak Perlu Terlalu Terpaku pada Magnitudo?

Bagi masyarakat umum, angka magnitudo penting untuk memahami skala peristiwa, tetapi bukan angka yang paling langsung menunjukkan bahaya di tempat kita berada. Yang lebih relevan adalah intensitas gempa, yaitu seberapa kuat guncangan dirasakan dan seberapa besar dampaknya pada manusia, bangunan, serta lingkungan di suatu lokasi.

Satu gempa hanya memiliki satu magnitudo di sumbernya, tetapi dapat menghasilkan intensitas yang berbeda-beda di setiap kota atau desa. Intensitas dipengaruhi jarak ke episenter, kedalaman gempa, kondisi tanah, jenis bangunan, dan kualitas konstruksi.

BMKG menggunakan skala Modified Mercalli Intensity (MMI) dari I hingga XII untuk menggambarkan tingkat guncangan dan kerusakan. Pada MMI V, getaran dirasakan hampir semua penduduk dan banyak orang terbangun; pada MMI VI, hampir semua orang terkejut dan berlari keluar, dengan kerusakan ringan; pada MMI VII hingga IX, kerusakan bangunan meningkat tajam. BMKG juga pernah mengembangkan Skala Intensitas Gempabumi BMKG (SIG-BMKG) yang lebih sederhana, dari I hingga V, agar lebih mudah dipahami masyarakat. Studi BMKG menyimpulkan bahwa SIG-BMKG relatif lebih mudah dan akurat diimplementasikan dibandingkan MMI untuk menggambarkan dampak gempa di Indonesia.

Contoh Sederhana

Gempa M7,7 Flores 2026 dirasakan berbeda-beda: di Ende, Borong, dan Ruteng masyarakat merasakan sekitar V MMI, sedangkan di Wolowae dan Bajawa tercatat VI MMI. Magnitudonya satu, tetapi pengalaman rasa guncangan dan risiko di lapangan berbeda-beda. Karena itu, ketika gempa terjadi, pertanyaan yang lebih berguna bagi warga bukan hanya “berapa Richter?”, melainkan:

• Seberapa kuat guncangan di lokasi saya?
• Apakah saya berada di wilayah pesisir yang rendah?
• Apakah gempa terasa lama dan kuat?
• Apakah ada peringatan tsunami resmi dari BMKG?
• Apakah bangunan di sekitar saya dirancang tahan gempa?

Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menghubungkan angka ilmiah dengan tindakan penyelamatan nyata.

Intensitas sebagai Bahasa Peringatan Dini Berbasis Dampak

Peringatan dini modern tidak cukup hanya menjawab, “berapa besar gempanya?” Ia harus menjawab pertanyaan yang lebih hidup: “Apa dampaknya di wilayah saya, siapa yang berisiko, dan apa yang harus saya lakukan sekarang?”

BMKG mendorong pendekatan Impact Based Forecast (IBF) atau prakiraan berbasis dampak, yang menggabungkan bahaya (hazard), keterpaparan (exposure), dan kerentanan (vulnerability) agar informasi tidak berhenti pada potensi ancaman, tetapi sampai pada tindakan mitigasi.

Arah ini sejalan dengan kerangka global pengurangan risiko bencana. UNDRR menekankan bahwa prakiraan berbasis dampak tidak cukup menyebutkan kecepatan angin, curah hujan, atau kategori cuaca. Ia harus menjelaskan apa artinya bagi masyarakat. Misalnya kapan rumah perlu diamankan, transportasi terganggu, atau sektor kesehatan perlu bersiap.

Dalam konteks gempa bumi, intensitas adalah jembatan paling langsung menuju pendekatan tersebut. Magnitudo menjelaskan ukuran sumber gempa, sedangkan intensitas menjelaskan guncangan di permukaan tanah, yakni apa yang benar-benar dirasakan dan dialami masyarakat di lokasi tertentu.

BMKG mengoperasikan peta guncangan seperti ShakeMap dan SIMAP (Seismic Intensity Map) yang memvisualisasikan intensitas guncangan di berbagai wilayah berdasarkan jaringan akselerometer atau Strong Motion Network. Informasi ini menjadi landasan pengambilan keputusan cepat bagi pemerintah daerah, BNPB/BPBD, dan masyarakat terdampak.

Selain itu, BMKG juga tengah mengoperasionalkan secara terbatas sistem peringatan dini gempa bumi (InaEEWS) di wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten. Peringatan dini gempa bumi didiseminasikan hanya ke wilayah-wilayah yang berpotensi terdampak sehingga masyarakat yang menerima peringatan dini dapat mengartikan bahwa di lokasinya sesaat lagi akan terjadi guncangan yang berpotensi membahayakan keselamatan.

Mengapa Intensitas Lebih “Actionable”?

Angka magnitudo sering menciptakan jarak psikologis antara informasi dan tindakan. Seseorang bisa mendengar “gempa M6,2” lalu bertanya-tanya apakah itu besar atau kecil. Tetapi ketika menerima pesan “akan terjadi guncangan kuat di wilayah Anda”, ia lebih mudah memahami bahwa dirinya perlu segera berlindung, menjauhi kaca, atau keluar dari bangunan secara tertib.

BMKG menegaskan bahwa peringatan dini berbasis dampak harus mampu menyampaikan dampak apa yang mungkin terjadi, siapa yang berisiko, wilayah mana yang perlu bersiap, serta langkah apa yang harus dilakukan. Prinsip ini menjadikan intensitas lebih relevan daripada magnitudo untuk komunikasi publik, karena intensitas berbicara dalam bahasa pengalaman rasa guncangannya dan risiko lokal di tiap lokasi yang mungkin saja berbeda tiap wilayah.

UNDRR juga menegaskan bahwa sistem peringatan dini yang efektif harus mencakup komunikasi peringatan yang tepat waktu, akurat, dan dapat ditindaklanjuti, termasuk informasi mengenai kemungkinan dan dampaknya.

Intensitas bersifat spasial. Satu gempa dapat menghasilkan guncangan ringan di satu kota, sedang di kota lain, dan kuat di wilayah yang lebih dekat atau berada di tanah lunak. Karena itu, estimasi intensitas lebih mampu membedakan wilayah mana yang perlu diberi peringatan dini serta wilayah mana yang tidak diberi peringatan dini.

Penyederhanaan: Ringan, Sedang, Kuat, Sangat Kuat

Skala MMI yang memiliki 12 tingkat sangat berguna secara ilmiah, tetapi bisa terasa rumit bagi masyarakat awam. BMKG bahkan mengembangkan SIG-BMKG yang lebih sederhana, (dari intensitas I hingga V) karena dianggap lebih mudah dipahami dan diimplementasikan untuk menggambarkan dampak gempa di Indonesia.

Untuk komunikasi darurat, skala intensitas biasanya lebih disederhanakan lagi menjadi tiga atau empat kategori dampak yang langsung terhubung dengan aksi:

Penyederhanaan ini tidak untuk menggantikan skala ilmiah. MMI atau SIG-BMKG tetap menjadi dasar teknis, sedangkan label “ringan–sedang–kuat–sangat kuat” berfungsi sebagai bahasa komunikasi yang cepat dipahami dan langsung bisa ditindaklanjuti.

Dari Peta Guncangan Menuju Aksi Nyata

BMKG menekankan bahwa IBF dibangun melalui rantai end-to-end: observasi, analisis dan pemodelan, penilaian dampak, hingga penyusunan prakiraan berbasis dampak. Dengan pendekatan ini, informasi tidak hanya menyatakan bahwa gempa terjadi, tetapi juga menjelaskan siapa yang terdampak dan seberapa besar risikonya.

Dalam praktiknya, peta guncangan berbasis instrumen dapat membantu BPBD menentukan wilayah prioritas evakuasi, rumah sakit menyiapkan kapasitas darurat, sekolah memutuskan pengosongan bangunan, dan masyarakat mengetahui apakah mereka berada di zona guncangan kuat atau sangat kuat. BMKG menyebut informasi tingkat guncangan berbasis instrumen sebagai landasan utama pengambilan keputusan cepat di sektor kebencanaan.

Untuk wilayah pesisir, pesan aksi harus tetap mempertimbangkan tsunami. BMKG memberi panduan bahwa jika tinggal atau berada di pantai, masyarakat harus menjauhi pantai untuk menghindari tsunami. Sementara di daerah pegunungan perlu menghindari daerah yang berpotensi longsor.

Cara Membaca Informasi Gempa dengan Lebih Tepat

Pesan untuk Indonesia

“Berapa skala Richter?” adalah pertanyaan yang baik sebagai pembuka, tetapi tidak boleh berhenti di sana. Untuk gempa besar Indonesia, terutama yang terjadi di laut dangkal dan zona subduksi, magnitudo momen (Mw), kedalaman, mekanisme sesar, serta lokasi episenter harus dibaca bersama-sama.

Bagi warga biasa, intensitas adalah bahasa yang paling dekat dengan pengalaman. Ia menjelaskan apakah gempa hanya terasa, membuat orang panik, merusak rumah, atau mengancam keselamatan. BMKG perlu menekankan pemahaman skala intensitas dampak guncangan ini agar masyarakat lebih siap dan tanggap menghadapi gempa bumi.

Magnitudo menjawab pertanyaan ilmiah: seberapa besar gempa di sumbernya?
Intensitas menjawab pertanyaan kemanusiaan: seberapa besar dampaknya pada saya, keluarga saya, dan lingkungan saya?

Karena itu, peringatan dini gempa di Indonesia akan lebih efektif apabila pesan publiknya lebih menekankan pada dampak di lokasi penerima peringatan, serta rekomendasi aksi apa yang perlu dilakukan masyarakat yang berpotensi terdampak. Ini persis dengan prinsip impact-based forecast yang didorong komunitas pengurangan risiko bencana global.

Mitigasi gempa dan tsunami di Indonesia tidak dimulai dari menghafal satu angka magnitudo. Ia dimulai dari kemampuan membaca informasi secara utuh, mengenali bahaya lokal, mengikuti peringatan resmi.

Segera berlindung ketika menerima peringatan dini gempa bumi atau merasakan guncangan kuat.
Segera evakuasi ke tempat lebih tinggi dan aman ketika merasakan guncangan kuat berdurasi lama atau menerima peringatan dini tsunami.

Referensi & Bahan Bacaan

• BMKG, Skala MMI (Modified Mercalli Intensity).
• BMKG, Studi Awal Penyusunan Skala Intensitas Gempabumi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
• BMKG, Edukasi Gempa Bumi dan Tsunami.
• BMKG, Indonesia Earthquake Early Warning System (InaEEWS).
• BMKG, Indonesia Tsunami Early Warning System (InaTEWS).
• BMKG, Performa InaTEWS pada Gempa Flores M7,7.
• BMKG, BMKG Dorong Prakiraan Berbasis Dampak (IBF).
• BMKG, Evaluasi Berkelanjutan, BMKG Mantapkan Sistem Peta Guncangan Gempa Bumi Berbasis Instrumen.
• BMKG, Antisipasi Gempa Bumi.
• USGS, Moment magnitude, Richter scale—what are the different magnitude scales?
• Kanamori, H. (1977), The Energy Release in Great Earthquakes, Journal of Geophysical Research.
• Japan Meteorological Agency, Outline of the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake (Mw 9.0).
• UNESCO/IOC, Strengthening Capacities of Early Warning and Response for Tsunami Hazards.
• UNESCO/IOC–PTWC, Criteria Table for NTWC Tsunami Alerts and Emergency Response Actions.
• UNDRR, Early warning systems go global.
• UNDRR, Words into Action guidelines: Multi-hazard early warning systems.
• UNDRR, Global status of multi-hazard early warning systems 2024.